”TAAHHH, sekarang mah sudah rada bener Jang perencanaan pembangunan jalan di Bandung teh,” ujar Kang Kabayan. “Iya Kang, katanya mulai Mei nanti jalan-jalan di Bandung diperbaiki. Lubang-lubang jalan akan ditambal,” kata saya menimpali. “Pokoke, jalan-jalan di Bandung akan kembali mulus-mulus ya, Kang,” Mas Parto pun tidak mau ketinggalan berkomentar.
“Bukan itu saja Jang, To! Yang membuat Akang lebih reueus mah, dalam rencana pembangunan jalan di Bandung itu katanya bakal ada jalur khusus untuk pengendara sepeda. Ini mah langkah yang besar di lembur kita,” tutur Kang Kabayan. Terlihat sekali rasa bangga dalam nada bicara Kang Kabayan. “Wah, hebat, hebat! Kalau begitu mah nanti banyak yang akan naik sepeda Kang untuk jalan-jalan di kota teh,” ujar Mas Parto.
“Hemmm… iya sih, bagus pisan Kang! Tapi saya mah masih ragu.” Tentu saja, omongan saya itu membuat Kang Kabayan dan Mas Parto heran. Kang Kabayan yang hendak minum kopi agak merandeg. Dia memandang saya dengan dahi berkerut dan alis sebelah kanan terangkat. “Maksud kamu Jang? Ragu apanya?” tanya Kang Kabayan. “Iya Jang, ragu karena kita ndak punya duit untuk membangun jalan? Makanya pemerintah membuat rencana seperti itu, pasti anggarannya ada Jang!” Mas Parto tampak begitu bersemangat.
“Yang saya ragukan bukan soal kemampuan membangunnya Kang! Bukan itu Mas! Saya yakin, duit kita banyak. Bukankah sejak SD kita sudah diajari bahwa negara kita ini negara yang kaya. Jadi, soal duit mah pasti banyak,” kata saya. “Hehehe… betul Jang! Walaupun duitnya bukan di kita ya Jang ya?” kata Kang Kabayan sambil mengerdipkan mata kanannya. “Jadi, ragu karena apa atuh Jang?” tanya Mas Parto.
“Saya ragu, bisa bermanfaat atau tidak pembuatan jalur sepeda itu! Jangan-jangan, sudah dibuat jalurnya, tetap saja para sepeda akan kehilangan haknya,” kata saya. Kang Kabayan langsung mengerti apa yang saya ragukan. Kepalanya terangguk-angguk. Namun, Mas Parto masih tampak bingung. “Kok bisa mereka kehilangan haknya? Hak apa Jang?” tanya Mas Parto.
Kang Kabayan terlihat tersenyum. “Begini To! Si Ujang itu khawatir, jalur khusus yang dibuat sebagai hak pesepeda bakal diserobot oleh pengguna jalan yang lain. Betul begitu Jang?” ujar Kang Kabayan.
“Kok bisa?” tanya Mas Parto lagi. “Ya bisa saja Mas! Jangankan jalur sepeda yang masih ada di bahu jalan, trotoar saja yang menjadi hak pejalan kaki sudah direbut oleh pengguna jalan yang lain,” kata saya. “Para pedagang kaki lima, pengemudi becak, pengendara sepeda motor, bahkan pengendara mobil sudah merebut hak para pejalan kaki To!” tutur Kang Kabayan.
Mas Parto masih tampak bingung. “Kok bisa?” tanyanya lagi. “Ah, Mas Parto mah kayak orang yang belum lama di sini. Itu kan karena sikap dan tingkah laku bangsa kita yang berubah. Sikap yang ingin menang sendiri tanpa peduli pada hak dan nasib orang lain. Pokoknya, aku puas! Risiko mah belakangan,” kata saya.
“Nah, pola pikir yang seperti itu. Terus, jadi pola sikap dan tingkah laku sangat mudah kita lihat di berbagai segi kehidupan. Contoh paling hangat, waktu kemarin Persib bertanding lawan Arema. Kok, bisa penonton merembes ke dekat lapangan. Padahal, tribun penonton kan ditutup pagar tinggi? Padahal, panitia mencetak tiket kurang dari jumlah tempat duduk di stadion. Padahal, banyak petugas keamanan yang ada di sana. Tentunya ada yang salah di sini! Nah, kesalahan itu yang harus dicari kemudian segera diluruskan. Cari cara yang paling tepat untuk membenahinya dan laksanakan secara konsisten dan konsekuen,” tutur Kang Kabayan.
“Betul Kang! Hehehe… Akang bicaranya sudah kayak pejabat! Tapi, betul Kang! Selama pola pikir bangsa kita seperti itu, apa pun yang kita bangun tidak akan pernah bermanfaaat seperti yang kita harapkan. Bangsa kita akan saling serobot. Tapi ah… mudah-mudahan saja, jalur sepeda yang dibangun ini bisa menjadi titik tolak bagi kita membenahi sistem lalu lintas. Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan semua jalan di Bandung ataupun kota-kota lainnya kepada fungsi yang sebenarnya,” kata saya.
“Amin! Asalkan pembangunan itu dibarengi dengan penegakan aturan Jang! Insya Allah, lalu lintas di kita bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan,” ujar Kang Kabayan. “Amin!” kata saya.
Sementara itu, Mas parto masih melongo, bingung. “Kok bisa?” tanya Mas Parto. “Bisa!” kata saya dan Kang Kabayan serempak. (Tendy K. Somantri/”PR”)***

SEKIRA 25 tahun lalu, grup lawak ”Warung Kopi” — yang saat itu masih diembel-embeli nama Prambors di belakangnya — selalu mencantumkan ”moto” pada kaset mereka. ”Moto” itu berbunyi, ”Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang”. Nanu, Dono, Kasino — ketiganya sudah meninggal dunia — dan Indro saat itu menjadi suatu ikon di dunia lawak Indonesia. Canda dan gurauan mereka memang lain dari pelawak-pelawak sebelumnya yang lebih banyak berperan sebagai badut ketimbang menjadi pelawak.

Moto atau slogan — atau apa pun namanya — pada kaset mereka sempat juga mengundang senyum, khususnya berkaitan dengan kondisi situasi sosial politik saat itu. Kita semua maklum, saat itu kebebasan berekspresi dan berapresiasi sangat dibatasi kekuatan penguasa. Banyak sekali rambu yang membuat masyarakat merasa terbelenggu. Jadi, jangan heran juga bila pada masa reformasi masyarakat merasa begitu bebas dan berlaku kebablasan. Hal itu akibat belenggu yang mengungkung mereka begitu lama.

Kini, yang kata orang merupakan era reformasi, muncul gejala baru. Gejala itu mulai terlihat ketika otonomi daerah diundang-undangkan. Gejala itu — atau malahan sudah menjadi penyakit baru — adalah kenaikan harga dan berbagai pungutan seperti retribusi dan pajak. Hampir semua pemerintah daerah di Indonesia mengeluarkan perda-perda tentang retribusi dan pajak tersebut dengan alasan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Belakangan, yang paling gres adalah kabar akan dikeluarkannya perda tentang pajak rawat inap di rumah sakit. Dapat dibayangkan, pemberlakuan perda itu akan langsung mengena kepada pasien dan keluarganya. Pihak rumah sakit tentunya akan membebankan pajak itu kepada pasien, ya seperti hotel atau restoran yang membebankan setiap pajak kepada konsumennya. Jadi, bila perda itu diberlakukan nanti, pasien dan keluarganya jangan heran bila melihat item tax and service seperti pada bill hotel atau restoran.

Membaca berita tentang perda itu, saya agak terkejut dan takut. Keterkejutan saya tentu saja karena isi perda itu sangat tidak umum. Masak, ketika di negara-negara lain pemerintah menyubsidi biaya perawatan kesehatan masyarakat, pada kita justru masyarakat akan dibebani pajak kesehatan. Saya juga merasa takut masyarakat Indonesia — masyarakat Bandung khususnya — akan menjadi masyarakat yang tidak ramah lagi. Masalahnya, mereka pun khawatir, jangan-jangan, nanti senyum dan tertawa pun bakal kena pajak.

Di balik berita tentang bakal lahirnya perda pajak itu, terbetik juga kabar bahwa Persib Maung Bandung mendapat kucuran dana APBD sebesar Rp 2 miliar. Jumlah yang tidak terlalu banyak untuk ukuran APBD, memang. Namun, apabila kita membandingkannya dengan perda itu… duh, kok terasa ironis. Masak orang sakit dikenai pajak, sedangkan yang sehat mendapat subsidi. Ah… entahlah….

**

PADA setiap perjalanan pulang dari tugas di luar kota atau luar negeri, mata saya tak pernah lepas dari pemandangan. Begitu banyak pemandangan indah yang saya lihat. Rasanya, begitu tenang saat melihat warna emas matahari membias di petak-petak sawah. Sang petani terlihat begitu damai, berjalan di pematang sambil merenungi hasil kerjanya siang tadi. Rokoknya mengepulkan asap tipis. Terkadang ia mengisapnya dalam-dalam dan mengembuskan asapnya sambil lalu.

Begitu damai pemandangan itu. Apakah itu hanya lukisan? Ataukah suatu gambar nyata? Pemandangan yang damai itu membuat saya merenung. Saya sangat percaya bahwa Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang sangat kaya. Bila dibanding dengan negara-negara lain, sumber daya alam apa sih yang tidak ada di Indonesia? Akan tetapi, mengapa negara ini banyak berutang dan setengah rakyatnya tergolong miskin?

Kata orang pandai, telah terjadi kesalahan dalam manajemen pemerintahan. Benarkah demikian? Bukankah kita sudah mereformasi sistem pemerintahan, seperti dengan memperluas otonomi daerah? Akan tetapi, kok kondisi masyarakat malahan lebih parah? Harga-harga malahan melambung lebih tinggi. Jangan-jangan, reformasi itu telah memperparah sistem manajemen negara kita atau SDM kita yang tak pernah siap? Entahlah…, yang jelas sumber daya alam kita banyak yang terbengkalai dan dimanfaatkan ”orang lain”, sedangkan rakyat terus menjadi sasaran pemerintah untuk menambah pendapatan. (abahetet)***

Tulisan ini dimuat dikoran Pikiran Rakyat pada 22 Januari 2003. Empat tahun kemudian, Pemkot Bandung membiayai seluruh biaya perjalanan Persib dalam kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia 2007. Dana dari APBD yanga mereka keluarkan adalah Rp 22,5 miliar! Aneh?

Alhamdulillah, air di rumah saya masih mengocor walaupun tidak terlalu bagus. Air yang keluar dari dalam tanah itu kecil dan kurang walaupun disedot jet pump berkekuatan 500 watt. Bagaimanapun, saya harus mensyukuri nikmat Allah itu. Dibandingkan dengan para tetangga, saya beruntung. Para tetangga harus membeli air yang lebih tidak jernih lagi dibandingkan air yang mengocor di rumah saya. Bukankah kenikmatan itu harus saya syukuri.

Saya dan tetangga, sudah biasa menggunakan serbuk penjernih air. Serbuk itu dilarutkan dalam air, lalu kita tinggal menunggu kotoran air mengendap di dasar bak. Nah, setelah mengendap, saya ambil selang untuk menyedot kotoran air itu.

Saat menyedot kotoran air, saya berpikir tentu air jernihnya pun ikut  tersedot. Jadi, sebaiknya saya tidak membuang langsung  hasil sedotan. Saya harus menyiapkan ember untuk menampungnya. Tanpa berpikir panjang, saya ambil ember paling tua yang masih berfungsi (tidak bocor). Toh, ember itu hanya berfungsi sebagai penampung sementara. Nanti, setelah kotorannya mengendap di dasar ember, saya bisa memindahkan air jernih di atas ke ember yang lain.

Saat mengalirkan hasil sedotan, tatapan mata saya tertuju pada ember tua yang menjadi penampung sementara. Dalam hati saya bertanya,  mengapa saya memilih ember tua itu? Mengapa saya tidak memilih ember yang lebih baik? Apakah karena yang saya alirkan ke ember itu adalah air yang mengandung kotoran?

Tiba-tiba…, saya merasa sedih! Saya merasa telah berlaku tidak adil kepada ember tua itu. Saya telah berlaku seperti masyarakat pada umumnya dalam memperlakukan ember yang sudah tua.  Biasanya, mereka menggunakan ember tua sebagai tempat sampah, sebagai alat mengangkut adonan semen, sebagai penampung air pel, atau sebagai pispot!

Kasihan sekali ember tua itu. Padahal, dia sudah banyak membantu saya. Namun, sekarang, saya melecehkannya dengan menempatkannya sebagai penampung air dan kotorannya. Lalu, setelah dia mengendapkan kotoran dan menjernihkan air, saya memindahkan air jernih itu ke ember lain. Sementara itu, endapan kotoran itu masih ada di ember tua. Ah…, bagaimana mungkin saya setega itu.

Mengapa saya tidak membuat ember tua itu tetap cantik dan bersih? Dengan mengecat dan menghiasnya, misalnya? Dengan demikian, saya  masih bisa menyejajarkan keberadaannya dengan ember-ember lain yang lebih muda.

(abahetet)

Sekira 30 tahun lalu, saya melihat di layar kaca (cuma satu kanal berlabel TVRI), satu sosok beruban dan berkaca mata tebal. Di layar yang masih hitam putih itu, dia mengajari bangsa ini untuk berbahasa dengan baik dan benar. Ah, Dia adalah Yus Badudu. Tokoh bahasa yang kini telah berumur lebih dari 80 tahun.

Dalam salah satu kesempatan pengajarannya, — yang saya ingat — pernah dia mengatakan tentang kesalahan berbahasa pada rambu lalu lintas. Misalnya, tertulis pada rambu lalu lintas kalimat seperti ini “Belok kiri, jalan terus”.

Saat itu, menurut Jus Badudu, frase “jalan terus” membuat kalimat itu rancu. “Jalan terus” bisa berarti berjalan lurus ke depan. Jadi, bagaimana mungkin, kendaraan yang hendak ber belok ke arah kiri diharuskan untuk mengambil arah yang lurus?

Maksud kalimat pada rambu itu sebenarnya adalah kendaraan yang hendak berbelok ke arah kiri dipersilakan langsung jalan, tanpa mengindahkan warna lampu lalu lintas yang menyala. Menurut Jus Badudu, sebaiknya kalimat pada rambu itu diubah menjadi “Belok kiri, langsung”. Kalimat itu dinilai lebih efektif dan lebih singkat dibandingkan kalimat sebelumnya.

Di Bandung, saya pernah melihat kalimat itu pada rambu-rambu seperti yang dimaksud selama beberapa lama. Namun, setelah tiga dasawarsa berlalu, saya melihat beberapa rambu menggunakan lagi kalimat lama, “Belok Kiri, Jalan Terus”. Bahkan, di jalan Laswi, saya melihat kalimat pada rambu yang lebih aneh. Kalimat itu berbunyi, “Belok Kiri Mengikuti Lampu Traffic Light”!

Secara logika bahasa, kalimat itu pasti salah! Bagaimana mungkin kendaraan yang mau berbelok ke kiri harus mengikuti traffic light?  Bukankah traffic light itu diam? Selain itu penulisan frase “lampu traffic light” menunjukkan ketidakmampuan berbahasa penulisnya. “Traffic light” secara harfiah saja sudah berarti “lampu lalu lintas”. Jadi, frase “lampu traffic light” itu bila diindonesiakan menjadi “lampu lampu lalu lintas”.

Ah, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi pada lembaga pemerintah. Padahal, Undang-undang Bahasa akan segera diluncurkan. Masak sih, begitu saja masih salah. Apa kata dunia?

(abahetet)