SEKIRA 25 tahun lalu, grup lawak ”Warung Kopi” — yang saat itu masih diembel-embeli nama Prambors di belakangnya — selalu mencantumkan ”moto” pada kaset mereka. ”Moto” itu berbunyi, ”Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang”. Nanu, Dono, Kasino — ketiganya sudah meninggal dunia — dan Indro saat itu menjadi suatu ikon di dunia lawak Indonesia. Canda dan gurauan mereka memang lain dari pelawak-pelawak sebelumnya yang lebih banyak berperan sebagai badut ketimbang menjadi pelawak.

Moto atau slogan — atau apa pun namanya — pada kaset mereka sempat juga mengundang senyum, khususnya berkaitan dengan kondisi situasi sosial politik saat itu. Kita semua maklum, saat itu kebebasan berekspresi dan berapresiasi sangat dibatasi kekuatan penguasa. Banyak sekali rambu yang membuat masyarakat merasa terbelenggu. Jadi, jangan heran juga bila pada masa reformasi masyarakat merasa begitu bebas dan berlaku kebablasan. Hal itu akibat belenggu yang mengungkung mereka begitu lama.

Kini, yang kata orang merupakan era reformasi, muncul gejala baru. Gejala itu mulai terlihat ketika otonomi daerah diundang-undangkan. Gejala itu — atau malahan sudah menjadi penyakit baru — adalah kenaikan harga dan berbagai pungutan seperti retribusi dan pajak. Hampir semua pemerintah daerah di Indonesia mengeluarkan perda-perda tentang retribusi dan pajak tersebut dengan alasan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Belakangan, yang paling gres adalah kabar akan dikeluarkannya perda tentang pajak rawat inap di rumah sakit. Dapat dibayangkan, pemberlakuan perda itu akan langsung mengena kepada pasien dan keluarganya. Pihak rumah sakit tentunya akan membebankan pajak itu kepada pasien, ya seperti hotel atau restoran yang membebankan setiap pajak kepada konsumennya. Jadi, bila perda itu diberlakukan nanti, pasien dan keluarganya jangan heran bila melihat item tax and service seperti pada bill hotel atau restoran.

Membaca berita tentang perda itu, saya agak terkejut dan takut. Keterkejutan saya tentu saja karena isi perda itu sangat tidak umum. Masak, ketika di negara-negara lain pemerintah menyubsidi biaya perawatan kesehatan masyarakat, pada kita justru masyarakat akan dibebani pajak kesehatan. Saya juga merasa takut masyarakat Indonesia — masyarakat Bandung khususnya — akan menjadi masyarakat yang tidak ramah lagi. Masalahnya, mereka pun khawatir, jangan-jangan, nanti senyum dan tertawa pun bakal kena pajak.

Di balik berita tentang bakal lahirnya perda pajak itu, terbetik juga kabar bahwa Persib Maung Bandung mendapat kucuran dana APBD sebesar Rp 2 miliar. Jumlah yang tidak terlalu banyak untuk ukuran APBD, memang. Namun, apabila kita membandingkannya dengan perda itu… duh, kok terasa ironis. Masak orang sakit dikenai pajak, sedangkan yang sehat mendapat subsidi. Ah… entahlah….

**

PADA setiap perjalanan pulang dari tugas di luar kota atau luar negeri, mata saya tak pernah lepas dari pemandangan. Begitu banyak pemandangan indah yang saya lihat. Rasanya, begitu tenang saat melihat warna emas matahari membias di petak-petak sawah. Sang petani terlihat begitu damai, berjalan di pematang sambil merenungi hasil kerjanya siang tadi. Rokoknya mengepulkan asap tipis. Terkadang ia mengisapnya dalam-dalam dan mengembuskan asapnya sambil lalu.

Begitu damai pemandangan itu. Apakah itu hanya lukisan? Ataukah suatu gambar nyata? Pemandangan yang damai itu membuat saya merenung. Saya sangat percaya bahwa Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang sangat kaya. Bila dibanding dengan negara-negara lain, sumber daya alam apa sih yang tidak ada di Indonesia? Akan tetapi, mengapa negara ini banyak berutang dan setengah rakyatnya tergolong miskin?

Kata orang pandai, telah terjadi kesalahan dalam manajemen pemerintahan. Benarkah demikian? Bukankah kita sudah mereformasi sistem pemerintahan, seperti dengan memperluas otonomi daerah? Akan tetapi, kok kondisi masyarakat malahan lebih parah? Harga-harga malahan melambung lebih tinggi. Jangan-jangan, reformasi itu telah memperparah sistem manajemen negara kita atau SDM kita yang tak pernah siap? Entahlah…, yang jelas sumber daya alam kita banyak yang terbengkalai dan dimanfaatkan ”orang lain”, sedangkan rakyat terus menjadi sasaran pemerintah untuk menambah pendapatan. (abahetet)***

Tulisan ini dimuat dikoran Pikiran Rakyat pada 22 Januari 2003. Empat tahun kemudian, Pemkot Bandung membiayai seluruh biaya perjalanan Persib dalam kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia 2007. Dana dari APBD yanga mereka keluarkan adalah Rp 22,5 miliar! Aneh?

Alhamdulillah, air di rumah saya masih mengocor walaupun tidak terlalu bagus. Air yang keluar dari dalam tanah itu kecil dan kurang walaupun disedot jet pump berkekuatan 500 watt. Bagaimanapun, saya harus mensyukuri nikmat Allah itu. Dibandingkan dengan para tetangga, saya beruntung. Para tetangga harus membeli air yang lebih tidak jernih lagi dibandingkan air yang mengocor di rumah saya. Bukankah kenikmatan itu harus saya syukuri.

Saya dan tetangga, sudah biasa menggunakan serbuk penjernih air. Serbuk itu dilarutkan dalam air, lalu kita tinggal menunggu kotoran air mengendap di dasar bak. Nah, setelah mengendap, saya ambil selang untuk menyedot kotoran air itu.

Saat menyedot kotoran air, saya berpikir tentu air jernihnya pun ikut  tersedot. Jadi, sebaiknya saya tidak membuang langsung  hasil sedotan. Saya harus menyiapkan ember untuk menampungnya. Tanpa berpikir panjang, saya ambil ember paling tua yang masih berfungsi (tidak bocor). Toh, ember itu hanya berfungsi sebagai penampung sementara. Nanti, setelah kotorannya mengendap di dasar ember, saya bisa memindahkan air jernih di atas ke ember yang lain.

Saat mengalirkan hasil sedotan, tatapan mata saya tertuju pada ember tua yang menjadi penampung sementara. Dalam hati saya bertanya,  mengapa saya memilih ember tua itu? Mengapa saya tidak memilih ember yang lebih baik? Apakah karena yang saya alirkan ke ember itu adalah air yang mengandung kotoran?

Tiba-tiba…, saya merasa sedih! Saya merasa telah berlaku tidak adil kepada ember tua itu. Saya telah berlaku seperti masyarakat pada umumnya dalam memperlakukan ember yang sudah tua.  Biasanya, mereka menggunakan ember tua sebagai tempat sampah, sebagai alat mengangkut adonan semen, sebagai penampung air pel, atau sebagai pispot!

Kasihan sekali ember tua itu. Padahal, dia sudah banyak membantu saya. Namun, sekarang, saya melecehkannya dengan menempatkannya sebagai penampung air dan kotorannya. Lalu, setelah dia mengendapkan kotoran dan menjernihkan air, saya memindahkan air jernih itu ke ember lain. Sementara itu, endapan kotoran itu masih ada di ember tua. Ah…, bagaimana mungkin saya setega itu.

Mengapa saya tidak membuat ember tua itu tetap cantik dan bersih? Dengan mengecat dan menghiasnya, misalnya? Dengan demikian, saya  masih bisa menyejajarkan keberadaannya dengan ember-ember lain yang lebih muda.

(abahetet)

Sekira 30 tahun lalu, saya melihat di layar kaca (cuma satu kanal berlabel TVRI), satu sosok beruban dan berkaca mata tebal. Di layar yang masih hitam putih itu, dia mengajari bangsa ini untuk berbahasa dengan baik dan benar. Ah, Dia adalah Yus Badudu. Tokoh bahasa yang kini telah berumur lebih dari 80 tahun.

Dalam salah satu kesempatan pengajarannya, — yang saya ingat — pernah dia mengatakan tentang kesalahan berbahasa pada rambu lalu lintas. Misalnya, tertulis pada rambu lalu lintas kalimat seperti ini “Belok kiri, jalan terus”.

Saat itu, menurut Jus Badudu, frase “jalan terus” membuat kalimat itu rancu. “Jalan terus” bisa berarti berjalan lurus ke depan. Jadi, bagaimana mungkin, kendaraan yang hendak ber belok ke arah kiri diharuskan untuk mengambil arah yang lurus?

Maksud kalimat pada rambu itu sebenarnya adalah kendaraan yang hendak berbelok ke arah kiri dipersilakan langsung jalan, tanpa mengindahkan warna lampu lalu lintas yang menyala. Menurut Jus Badudu, sebaiknya kalimat pada rambu itu diubah menjadi “Belok kiri, langsung”. Kalimat itu dinilai lebih efektif dan lebih singkat dibandingkan kalimat sebelumnya.

Di Bandung, saya pernah melihat kalimat itu pada rambu-rambu seperti yang dimaksud selama beberapa lama. Namun, setelah tiga dasawarsa berlalu, saya melihat beberapa rambu menggunakan lagi kalimat lama, “Belok Kiri, Jalan Terus”. Bahkan, di jalan Laswi, saya melihat kalimat pada rambu yang lebih aneh. Kalimat itu berbunyi, “Belok Kiri Mengikuti Lampu Traffic Light”!

Secara logika bahasa, kalimat itu pasti salah! Bagaimana mungkin kendaraan yang mau berbelok ke kiri harus mengikuti traffic light?  Bukankah traffic light itu diam? Selain itu penulisan frase “lampu traffic light” menunjukkan ketidakmampuan berbahasa penulisnya. “Traffic light” secara harfiah saja sudah berarti “lampu lalu lintas”. Jadi, frase “lampu traffic light” itu bila diindonesiakan menjadi “lampu lampu lalu lintas”.

Ah, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi pada lembaga pemerintah. Padahal, Undang-undang Bahasa akan segera diluncurkan. Masak sih, begitu saja masih salah. Apa kata dunia?

(abahetet)

BEBERAPA tahun lalu, saya mempermalukan diri sendiri. Peristiwa memalukan itu terjadi di stasiun Gambir Jakarta. Saat itu, setiba di stasiun, saya melihat antrean pembeli tiket begitu panjang. Saya tidak tahu antrean panjang itu untuk calon pembeli tiket kelas bisnis atau eksekutif. Untuk melihat lebih jelas, saya mendekati loket penjualan tiket di luar antrean.
Saya melihat ada antrean lain yang tidak terlalu panjang. Saya pikir antrean tersebut untuk tiket kelas eksekutif yang memanglebih mahal. Jadi, wajar bila antreannya tidak terlalu panjang. Tanpa bertanya, saya langsung mengikuti ujung antrean itu. Namun, belum lama saya berdiri, terdengar teriakan beberapa orang dari belakang. ”Ooiii.., ngantre ooiiii…!”
Merasa tidak bersalah, saya tetap tenang. Mungkin orang-orang itu meneriaki orang lain yang menerobos antrean pembelian tiket kelas bisnis. Teriakan-teriakan itu masih terdengar dan saya mungkin akan tetap tenang bila tidak dihampiri oleh seorang berpakaian seragam TNI. ”Dik…, maaf, tolong antre! Adik kan masih muda, kasihan tuh yang sudah tua juga ikut antre,” kata petugas itu.
Tentu saja, saya jadi bingung. Lalu, saya bertanya apakah saya telah menyerobot antrean? Bukankah antrean ini berbeda dengan antrean yang panjang itu? ”Bukan Dik! Ini antrean yang sama, hanya berkelok di dekat besi pembatas ini,” kata petugas itu sambil menunjuk besi pembatas antrean pembeli tiket kelas bisnis dan kelas eksekutif. Setelah saya teliti lagi, ternyata memang terdapat dua antrean yang sama panjangnya dan bentuk keduanya hampir sama, mirip huruf ”Z”.
Mungkin, Pak Petugas itu melihat muka saya memerah karena malu. Saya hanya bisa tersenyum kecut dan mengangguk sebagai tanda pamit kepada Pak Petugas. Saya putuskan untuk kembali ke Bandung menggunakan mobil omprengan di stasiun. Menunggu lebih lama tak apalah, daripada lama menanggung malu. Kepala saya tertunduk saat melewati orang-orang yang mengantre. Rasanya, rasa malu itu tidak akan pernah terlupakan. Sejak saat itu, saya selalu berusaha hati-hati bila masuk antrean. Saya selalu bertanya apakah antreannya benar atau salah. Begitu juga saat berlalu lintas, saya berusaha melihat batas lajur agar tidak mengganggu lajur untuk orang lain.
Anehnya, justru saya yang sering diserobot orang lain. Ketika saya mengantre untuk membayar rekening listrik di tempat pembayaran di daerah Gasibu, tiba-tiba dari sebelah kiri saya, seorang bapak menyodorkan nomor rekeningnya. Sialnya, sang kasir justru meladeni bapak itu lebih dulu. Kok bisa ya? Saya juga pernah diklaksoni terus-menerus oleh angkot (angkutan kota) saat saya mengerem sepeda motor sebelum ’zebra cross’ saat lampu lalu lintas menyala merah. Ternyata, angkot di belakang saya itu ingin memutar (berbalik arah) di persimpangan itu. Busyet!
Contoh lain terjadi pada Paimo, salah seorang sahabat yang dikenal sebagai petualang sepeda. Dia bercerita betapa sulitnya berkendaraan di Kota Bandung. ”Wah, saya malah diseruduk! Padahal, saya menghentikan motor di batas ’zebra cross’ untuk memberi hak orang yang menyeberang jalan,” kata Paimo.
Lalu, Paimo bercerita tentang pengalamannya mengantre di banyak negara yang pernah dia kunjungi bersama sepedanya. Dia juga bercerita tentang ”Spaghetti Traffic”, sebutan para bulai untuk lalu lintas di Indonesia yang semrawut. Lalu, entah cerita apa lagi yang disampaikan Paimo. Saya sudah tidak berkonsentrasi lagi. Pikiran saya melayang…, sebuah pertanyaan yang mustahil bisa saya jawab. Kapankah negeri ini bakal tertib?
Abah Etet